Thursday, February 4, 2016

Cara menyusun SKP JFT Bidan Pelaksana Lanjutan

Dari forum di facebook, lagi-lagi saya atau kami sebagai pengelola forum mendapatkan pertanyaan seputar tatacara penyusunan SKP bagi JFT. Satu pertanyaan lagi muncul dari JFT Bidan, bunyinya begini:
mendapatkanmau nanya penyusunan SKP untuk bidan pelaksana lanjutan gol.IIIa....untuk kolom realisasi kualitas/mutu sudah ada ketentuannya atau bagaimana? trimakasih atas infonya.
Bidan Pelaksana Lanjutan
Lantas bagaimana menyikapi pertanyaan tersebut? Mari kita bahas prinsip penyusunan SKP, yaitu SKP harus disusun secara SMART, yakni singkatan dari:
  1. Specific - artinya uraian tugas/kegiatan harus jelas, jelas artinya tidak menimbulkan pertanyaan orang lain atau atasannya. Contoh kata kerja menunjukkan kegiatan yang spesifik yaitu Menyusun Rencana Kegiatan ...
  2. Measurable - artinya dapat diukur (ada hasilnya/keluarannya baik berupa jasa, atau fisik berupa dokumen/portofolio), contoh kata uraian tugas/kegiatan "Menyusun Rencana Kegiatan..." ini tentunya dapat diukur, jelas menghasilkan keluaran yaitu dokumen rencana kegiatan, selain diukur secara kuantitas (berapa banyak dokumen Rencana yang dihasilkan, tapi juga bagimana Kualitas Rencana yang dihasilkan)
  3. Achievable - artinya dapat dicapai. Tulislah kegiatan yang tidak abstrak, dan dapat dicapai.
  4. Relevan - Tulislah uraian tugas/kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi utama unit kerja anda atau jabatan anda sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diberikan sesuai jabatan. Jika anda Bidan Pelaksana Lanjutan, tulislah uraian tugas/kegiatan yang menjadi wewenang Anda, bukan tugas-tugas atau kegiatan yang belum menjadi wewenang / tanggung jawab anda.
  5. Timed - artinya memiliki tenggat waktu, artinya kegiatan harus ada batas waktu kapan harus dicapai/diselesaikan.
Kembali kita bahas bagaimana prinsip menyusun SKP bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu, dalam hal ini Bidan. JFT  Bidan diatur oleh Permenpan Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008.

Dalam Perka BKN Nomor 1/2013 dijelaskan bahwa penyusunan SKP bagi PNS jabatan fungsional tertentu, butir-butir kegiatan dalam formulir SKP diambil dari butir-butir kegiatan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, dalam hal JFT Bidan, adalah Permenpan tersebut di atas.

Jadi, bagaimanakah simulasi SKP bagi JFT Bidan Pelaksana Lanjutan? Anda dapat me-download-nya dari laman berikut.


Wednesday, February 3, 2016

Cara Mudah Menyusun SKP Sekretaris Desa

Apakah Sekretaris Desa wajib menyusun SKP? ini pertanyaan yang muncul di forum SKP beberapa bulan lalu.

Jawaban singkat saya begini: PP 46 Tahun 2011 mengamanatkan kepada seluruh CPNS/PNS, baik Jabatan Fungsional Umum maupun Jabatan Fungsional Tertentu diwajibkan menyusun SKP (Sasaran kerja Pegawai) sebagai sebuah kontrak kerja dengan pimpinannya/pemerintah. Dengan demikian, karena Sekretaris Desa adalah PNS, maka iapun wajib menyusun SKP. Bagaimana cara menyusun SKP. Gampang, pertama kali yang harus dilakukan adalah memetakan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya selaku Sekretaris Desa

Gambar: Humaspolreskulonprogo.blogspot.com
Mari kita petakan tugas dan fungsi  sekretaris desa. Sekretaris Desa secara umum dapat disimpulkan ikhtisar tugas dan fungsinya adalah:
Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dan mengatur jadwal serta memfasilitasi pimpinan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan.
Uraian Tugas Sekretaris Desa adalah:
  1. Menyiapkan program kerja Tahunan Desa
  2. Menyiapkan rancangan RAPBDesa Tahun berjalan
  3. Menerima, membuka, membaca, mencatat surat masuk sesuai prosedur yang
    berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Menerima telepon dan menyampaikan pesan sesuai prosedur yang berlaku
    sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  5. Menerima dan mengirim fax sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman
    pelaksanaan tugas;
  6. Menerima tamu dan mencatat keperluannya sesuai prosedur yang berlaku
    sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  7. Mencatat janji pertemuan dengan relasi sesuai prosedur yang berlaku sebagai
    pedoman pelaksanaan tugas;
  8. Mencatat jadwal kegiatan pimpinan sesuai prosedur yang berlaku untuk
    kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. Mendokumentasikan surat masuk dan keluar sesuai prosedur yang berlaku
    agar memudahkan dalam mencari;
  10. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabillitas
    pelaksanaan tugas;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
    maupun tertulis sesuai bidang tugas.
Apakah uraian tugas tersebut di atas sesuai dengan keadaan sesungguhnya di kantor Anda? Jika tidak sesuai atau kurang sesuai dapat Anda sesuaikan dengan kondisi sebenarnya.


Setelah berhasil memetakan, maka uraian tugas tersebut dapat dijadikan bahan masukan dalam kolom kegiatan jabatan pada formulir SKP PNS, hasil penyusunan SKP Sekretaris Desa dapat diDOWNLOAD pada laman berikut:

Cara Mudah Menyusun SKP bagi JFU Resepsionis

Resepsionis, tidak saja orang yang dibutuhkan atau bertugas di hotel saja. Bagi kantor pemerintah yang besar dan atau eksklusif (dengan tingkat pengamanan yang tinggi) seperti lembaga tertinggi/tinggi negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, KPK, KPU, LKPP, lembaga/badan atau dinas yang mengurusi perizinan, ruang Kepala Daerah, perguruan tinggi dan lain sebagainya yang biasanya memiliki front office yang di dalamnya ditugaskan seorang atau beberapa orang resepsionis (biasanya didampingi petugas keamanan/satpam), sesuai kebutuhan.
Gambar: Pemkot Bekasi (bekasikota.go.id)

Tugas Resepsionis
Sebagai JFU, resepsionis memiliki tugas dan fungsi dengan ikhtisar tugas dan fungsinya: Menerima dan mengarahkan tamu dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pemberian pelayanan kedinasan.


Uraian Tugas Resepsionis
  1. Menerima dan menjawab telepon serta mencatat pesan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  2. Menerima tamu yang akan bertemu dengan pimpinan sesuai prosedur yang
    berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Mencatat identitas tamu sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan
    informasi;
  4. Memberi identitas tamu sesuai prosedur untuk menjaga keamanan dan
    ketertiban;
  5. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabillitas
    pelaksanaan tugas; dan
  6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
    maupun tertulis.
Setelah Resepsionis mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya, maka uraian tugas/jabatan di atas dapat dijadikan masukan dalam menyusun SKP di formulir SKP. Ingat, bahwa prinsip penyusunan SKP harus terukur, artinya memiliki output (hasil kerja) yang dapat dibutktikan sebagai prestasi kerja. Output atau hasil kerja seorang resepsionis dapat berupa: Buku Catatan Penerimaan Tamu, Data Tamu, Catatan Penerimaan Telepon dan Catatan Isi Pesan, serta Laporan Kegiatan Resepsionis selama 1 (satu) tahun kerja dapat berbentuk Rekapitulasi Penerimaan Tamu selama 1 (satu) tahun. Dengan demikian, maka target waktu yang dihabiskan untuk bekerja sebagai resepsionis adalah 12 bulan.

Bagaimana bentuk SKP JFU Resepsionis? Silahkan download di laman berikut




Friday, January 29, 2016

Cara Mudah Menyusun SKP bagi JFU di Lingkungan Dinas Kesehatan

Ada pertanyaan lagi terkait Penyusunan SKP, begini bunyinya:
saya punya pertanyaan ni Pak : Ybs Pendidikan A.Md.Kep, semenjak diangkat jabatan ybs Staf Fungsional Umum di Dinas Kesehatan, apakah tidak bermasalah jika tugas jabatan di SKPnya terterah tugas jabatannya Fungsional umum ?? karena ada teman yang mengatakan harus membuat SKP yang mempunyai Angka Kredit (FUNGSIONAL TERTENTU)
Inti dari pertanyaan tersebut, apakah JFU wajib menargetkan Angka Kredit dalam formulir SKP?

Jawaban yang tepat sesuai Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 adalah:
Jika seorang PNS ditugaskan sebagai JFU tak perlu (mempunyai) target Angka Kredit (AK). AK hanya diwajibkan bagi mereka yang bertugas (diangkat) sebagai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), contoh: Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Adminkes, dll. seperti daftar di bawah ini.

Daftar JFT di Lingkungan Pembinaan Teknis Kemenkes RI

Bagaimanakah cara penyusunan SKP bagi JFT di lingkungan Kemenkes lainnya, dapat anda simak pada laman berikut:

Penilaian Perilaku Kerja - SKP PNS dengan Angka Desimal

Ada pertanyaan bunyinya begini:
mohon pencerahan terkait nilai prestasi kerja unsur prilaku yg nilainya menggunakan desimal misalkan Orientasi Pelayanan nilainya 85,24 (baik), apakah diperbolehkan atau harus dibulatkan mengingat kami menggunakan aplikasi yg terseting
lantas boleh tidak memberi penilaian Perilaku Kerja - SKP PNS dengan angka desimal, bukan angka bulat?  Mengapa tidak menggunakan angka bulat, alasan teman tadi adalah menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Sudah banyak lembaga pemerintah yang mau memudahkan pegawainya untuk mengembangkan aplikasi penyusunan SKP berbasis teknologi informasi. Terkait dengan hal tersebut mungkin dalam proses penilaiannya menjumpai input penilaian dengan angka desimal. Menurut saya, tidak ada masalah. Toh dalam Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian perilaku kerja menggunakan angka, dengan rentang nilai dan sebutannya sebagai berikut:

Sumber Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013
Oleh karena itu, jika seorang pejabat penilai memberikan nilai perilaku kerja 76,99 (baik) sah sah saja dan itu tidak dilarang. Namun alangkah lebih baiknya lagi, disederhanakan saja menjadi 80 (pembulatan ke atas).

Bagaimanakah cara penilaian SKP Pegawai Negeri Sipil dari aspek Kuantitas? Dapat anda simak pada laman berikut: